Pansus Pegang Nama Penerima Dana

PKS Sukarame - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyetor data lengkap aliran dana Century ke Panitia Khusus (Pansus).

Ketua PPATK mengklaim data yang dilaporkan lengkap hingga seluruh nama-nama penerima aliran dana Century. "Kami sudah menerima fatwa MA tanggal 14 Desember 2009, hanya kami setorkan bertahap karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan," kata Ketua PPATK Yunus Husein di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29-1).

Di dalam paket yang dilaporkan PPATK, menurut Yunus, tercantum nama penerima aliran dana lengkap dengan jumlah yang diterima. Yunus berharap data tersebut dapat membantu kerja penyelidikan oleh pansus Century.

"Kalau sebelumnya besaran angka tidak ada nama, sekarang sudah lengkap nama dengan jumlah yang diterima, itu sudah final," ujar Yunus.

Sementara kondisi di Pansus, mulai tarik ulur tentang rekomendasi. Untuk mengantisipasi adanya manipulasi bunyi rekomendasi, anggota DPR inisiator angket Century (Tim 9) menyiapkan rekomendasi tandingan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meluruskan jalan pengungkapan skandal Century oleh pansus. "Agar pandangan fraksi tetap konsisten tetap konsisten terhadap hasil penyelidikan pansus," kata anggota Tim 9 Achmad Misbakhun.

Sebagai bocorannya, dalam rekomendasi Tim 9 akan disinggung-singgung empat tokoh yang dinilai paling bertanggung jawab atas bailout Century. Empat orang itu yaitu Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI saat itu Boediono, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, dan Lembaga Penjamin Simpanan. "Bukti hukum sangat kuat soal keterlibatan mereka, kami minta orang-orang tersebut harus diserahkan ke KPK," kata Misbakhun.

Menkeu yang saat itu menjabat sebagai Ketua KSSK dan Gubernur BI, menurut Misbakhun, mengetahui proses pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) hingga bailout Bank Century. Sementara itu, LPS dinilai Misbakhun tidak transparan dalam pengucuran dana talangan. Untuk itu, Misbakhun berharap setiap fraksi di dalam Pansus tetap objektif. "Jika tidak, akan melemahkan citra DPR di mata masyarakat," kata dia.

Sumber : http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010013021560931