Demikian hasil dari focus group discussion (FGD) bidang pendidikan yang diselenggarakan bidang kebijakan publik DPW PKS Lampung di aula setempat kemarin.
Dalam FGD yang dihadiri anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten asal PKS se-Lampung di komisi yang membidangi sektor pendidikan ini, terungkap beberapa hal yang harus diperbaiki dalam bidang pendidikan.
Poin pertama, komitmen mendorong anggaran pendidikan sesuai amanah konstitusi hingga 20 persen. FGD menyetujui bahwa harus ada kenaikan maksimal di anggaran sektor pendidikan pada 2013 dibandingkan tahun ini.
Kedua, harus disusun program yang efektif dalam APBD tahun yang akan datang. Sehingga, secara substansial dapat menyelesaikan persoalan pendidikan. Bukan sekadar formalitas memenuhi 20 persen anggaran sementara.
Ketiga, upaya penganggaran pendidikan didasarkan kepada pencapaian target indikator yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Seperti dari kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka partisipasi kasar (APS).
Salah seorang peserta FGD, Nenden Tresnanursari, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, menyatakan bahwa setidaknya ada empat variabel yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yakni fokus kepada tenaga pendidik/guru, peserta didik/siswa, kurikulum, dan sarana-prasarana pendidikan.
’’Empat hal inilah yang kiranya patut menjadi fokus semua pihak, utamanya para pengambil kebijakan,’’ kata Nenden kemarin.
Sementara itu, Pjs. Ketua Bidang Kebijakan Publik, PKS Lampung Vittorio Dwison menuturkan bahwa FGD ini dilakukan dalam rangka menghimpun berbagai persoalan pendidikan dari seluruh daerah di Lampung kemudian membuat solusi-solusi kongkrit dan memformulasinya ke dalam setiap kerja kedewanan di berbagai tingkatan baik kota/kabupaten maupun provinsi. ’’Prinsip PKS, semua upaya kami lakukan dalam rangka mendorong pencapaian anggaran untuk rakyat (anggur), terlebih anggaran di bidang pendidikan,’’ ungkap Vittorio singkat. Radar Lampung
0 komentar :
Posting Komentar